 |
| Foto : Stop Panas-Panasi! KBHI SBB Larang Pihak Luar Buat Narasi Provokatif Soal Sengketa Lahan Pengoboran Nikel Laala |
Piru, suaratabaosonline.com – Menanggapi memanasnya situasi dan potensi konflik terkait sengketa wilayah serta aktivitas pengoboran nikel di kawasan Hutan Laala dan sekitarnya, Kecamatan Huamual, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Keluarga Besar Huamual Indonesia (KBHI) Kabupaten Seram Bagian Barat, Fadli Bufakar, memberikan pernyataan sikap yang tegas namun penuh kedamaian.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kejadian kericuhan yang sempat terjadi, di mana aksi damai yang dilakukan masyarakat Luhu berujung pada ketegangan dengan pemuda Desa Lokki.
"Kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun pihak luar, untuk dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan masyarakat Huamual," ujar Fadli Bufakar kepada media ini.
Lebih jauh ia menekankan, persaudaraan di Bumi Huamual jauh lebih berharga daripada sekadar perbedaan pendapat.
"Jangan sampai perbedaan pendapat atau klaim wilayah ini justru merusak tali persaudaraan yang sudah terjalin sangat lama sejak nenek moyang kita. Kita semua adalah satu keluarga besar Huamual," tegasnya.
Fadli Bufakar juga menyoroti maraknya berbagai unggahan dan komentar di media sosial yang dinilai sangat berbahaya. Ia menegaskan agar pihak-pihak yang bukan bagian atau tidak terkait langsung dengan masalah ini untuk tidak ikut memanas-manasi keadaan.
"Khususnya bagi mereka yang bukan pihak terkait, tolong jangan membuat narasi-narasi provokatif di media sosial yang tujuannya hanya untuk memancing emosi pihak tertentu. Itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru dan bisa memicu konflik horizontal yang tidak diinginkan," serunya.
Ia mengingatkan, setiap persoalan harus disikapi dengan kepala dingin dan logika, bukan dengan emosi sesaat atau ajakan untuk berkonflik.
Untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan ini secara tuntas dan adil, Fadli Bufakar berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat segera turun tangan sebagai fasilitator netral.
"Kami berharap Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pertemuan atau dialog. Kita selesaikan masalah ini secara faktual, berdasar data sejarah, peta wilayah, dan hukum yang berlaku, bukan dengan cara berhadapan atau saling bermusuhan," pungkasnya.
Sebelum tanggapan ini disampaikan, situasi di lapangan sempat memanas pada Senin, 06 April 2026. Sebanyak 50 orang perwakilan dari Pemerintah Negeri Luhu yang dipimpin langsung oleh Raja dan Tokoh Adat melakukan aksi damai di lokasi pengoboran PT. Manusela Prima Mining (MPM).
Mereka memasang spanduk larangan yang menyatakan wilayah tersebut sebagai Tanah Ulayat Negeri Luhu dan melarang segala aktivitas tambang tanpa izin adat.
Namun, usai aksi, ketika rombongan Luhu berjalan menuju transportasi, terjadi ketegangan dengan sekelompok pemuda Desa Lokki. Sempat terdengar teriakan provokasi dan terjadi saling kejar-mengejar yang berhasil diredam oleh aparat keamanan (Polisi & TNI).
Setelah rombongan Luhu meninggalkan lokasi, pemuda Lokki kembali ke lokasi dan menurunkan spanduk yang dipasang sebelumnya sebagai bentuk penolakan terhadap klaim tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, KBHI berharap agar suasana di wilayah Huamual tetap kondusif dan semua pihak dapat menyelesaikan perbedaan dengan cara-cara yang beradab demi menjaga nama baik Bumi Huamual. (*)
.png)