Piru, suaratabaosonline.com - Kepala Dinas Perdagangan SBB, Abidin Papalia, dengan enteng menyatakan bahwa kelangkaan di Kota Piru bukan karena kurangnya stok, melainkan karena kenakalan pangkalan yang menjual minyak kepada pedagang dari luar daerah, Ini adalah pengalihan isu yang memalukan dan tidak bertanggung jawab.
Jika memang pangkalan nakal, di mana bukti tindakan tegas? Di mana razia, pencabutan izin, atau penindakan hukum yang dilakukan? Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa Polda Maluku telah mengamankan 13,6 ton BBM oplosan dan 600 liter minyak tanah murni di tiga gudang ilegal di SBB.
Ironisnya, pengungkapan ini dilakukan oleh kepolisian, bukan oleh Dinas Perdagangan yang memiliki kewenangan pengawasan.
Kata-kata Kadis bahwa kebutuhan sudah berlebih hanyalah omong kosong ketika rakyat tetap mengantre dan merasakan kelangkaan setiap hari.
Bukankah tugas utama kepala dinas adalah memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tersedia di tangan rakyat, bukan sekadar menghitung angka di atas kertas?Kelangkaan yang berlangsung hampir dua bulan ini adalah bukti nyata kegagalan pengawasan.
DPRD SBB sendiri sempat mencurigai adanya penimbunan BBM oleh oknum tertentu. Namun, kecurigaan itu berhenti sebagai pernyataan di media tanpa eksekusi.
Mantan Anggota DPRD SBB, Melkisedek Tuhehay, bahkan dengan tegas menyoroti SPBU di sejumlah titik yang lebih sering tutup ketimbang melayani pembeli.
Ia meminta pencabutan izin bagi pengusaha yang tidak serius melayani masyarakat.
Tapi di mana respons Bupati? Apakah beliau hanya mendengar keluhan tanpa perintah konkret ke jajaran?
Bupati dan jajarannya telah diberikan amanah konstitusional untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan berkeadilan.
Namun, ketika masyarakat Piru dan sekitarnya harus bertikai karena berebut minyak tanah, kepemimpinan ini patut dipertanyakan.
Jiwa melayani yang dikampanyekan selama pilkada ternyata hanya retorika semata, Kadis Perindag, berhentilah beralasan! Jika Anda mengaku kekurangan data atau masih mengkaji, itu hanya alibi untuk menutupi ketidakmampuan anda.
Rakyat butuh aksi, bukan kata-kata kosong, Turunlah ke pangkalan, awasi setiap penyaluran, tindak tegas penimbun, dan pastikan minyak tanah sampai ke tangan ibu rumah tangga, Jika Anda tidak becus, mundurlah dengan terhormat! Ungkap tegas salah satu tokoh masyarakat SBB yang enggan namanya dimediakan
Pasalnya" Pak Bupati, rakyat memilih Anda untuk melayani, bukan untuk diam! Kelangkaan minyak tanah adalah darurat kemanusiaan yang mengancam hajat hidup orang banyak.
Gunakan kewenangan Anda untuk mengevaluasi Kadis Perindag yang lalai, Jika perlu, pimpin langsung operasi pasar dan sidak ke pangkalan, Tunjukkan bahwa Bapak memiliki jiwa pemimpin yang peduli, bukan birokrat abal-abal.
Kepada DPRD SBB, Amanat rakyat ada di pundak Anda, Jangan hanya pandai memanggil pengusaha untuk dimintai keterangan tanpa tindak lanjut.
Jika terbukti ada permainan di balik jatah minyak tanah di kabupaten ini, usut tuntas dan bawa ke ranah pidana.
Rakyat SBB tidak meminta kemewahan, hanya minyak tanah untuk memasak dan melanjutkan hidup.
Jangan biarkan mereka menanggung beban akibat kelalaian dan ketidakbecusan para pejabat yang justru digaji dari uang pajak mereka.
Bangkitlah dari kursi! Buka mata, telinga, dan hati untuk mendengar jeritan rakyat, jadikan Gubernur Jawa Barat KDM sebagai contoh pemimpin yang peduli terhadap rakyat jarang di ruangan, namun bahkan perintahkan DPRD turun ke masyarakat jangan hanya duduk - duduk di kantor membahas politik, Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena penilaian sejarah akan mencatat siapa pemimpin yang hadir di tengah kesulitan dan siapa yang hanya menjadi beban bagi rakyatnya.
Kepala Dinas Perdagangan SBB dinilai tidak mampu karena hanya bisa berteriak kosong dari balik meja namun tidak mampu turun lansung lakukan penindakan dan penertiban, daerah lain, ambon dan MBD kepala Dinas pimpin lansung gandeng Polisi dan TNI lakukan penindakan secara tegas, baik kepada pengecer minyak tanah maupun penjual BBM subsidi pertalite dan pertamax yang secara ilegal, namun faktanya SBB hanya berteriak kosong di balik meja membantah setiap pemberitaan tanpa lakukan ketegasan dan penindakan tegas, Bupati diminta evaluasi bila perlu copot. (***)
.png)